Islam dan Demokrasi?

Islam dan Demokrasi?

Oleh: Guntur Pribadi

(Moslem Hostel of Darul hikmah Kebonsari Tengah 64 Surabaya)

Wacana Islam-demokrasi dalam relevansinya, memang tidak mudah untuk dikaitkan. Persoalannya adalah, diktum dan persepsi bahwa akar demokrasi dan Islam berbeda; bahwa demokrasi itu produk manusia yang kedaulatannya ditangan rakyat, sementara dalam Islam kedaulatan tertinggi di hukum syara. Demokrasi mempunyai undang-undang yang bersifat sekuler, sementara Islam mempunyai undang-undang tertinggi, yaitu Al Qur'an.

John L. Esposito & John O. Voll dalam bukunya Islam dan democracy(1996) mencoba menganalisis adanya gap antara Islam ideal yang juga mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan realitasnya terdapat di negara-negara muslim. Dengan mengambil beberapa negara muslim sebagai studi kasus; yaitu Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Mesir. Meski Indonesia dan turki tidak disertakan. Dalam kajiannya itu diambil tiga nialai Islam yang dianggap berkaitan dengan demokrasi, yaitu Ijma' (konsensus), Ijtihad(daya pemikiran), dan syura(musyawarah). Bahkan sebenarnya masih ada prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan demokrasi, yaitu 'adl(keadilan), Al Musawah (persamaan), dan sebagainya.

Studi lain yang menarik adalah pandangan Samuel P. Huntington, ahli ilmu politik dari universitas Harvard, As, meski masih dalam tanda tanya, dalam persepsinya bahwa Islam sendiri, tersirat nilai-nilai, yang dalam pandangan dasar Islam kalau di-interpretasikan dengan baik akan klop dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam artikel Ace Hasan Syadzily, Demokrasi dan Trust, bahwa konsolidasi demokrasi  tak hanya bisa dibangun dengan sejumlah perangkat prosedur dan mekanisme   pengelolahan kekuasaan....., tetapi, banyak faktor yang mempengaruhi sejauh mana  sebuah negara dapat mengkonsolidasi demokrasi tersebut.

Menanggapi wawancara Dr Rizal Mallarangeng dan Dr Denny J.A. dengan Ulil Abshar Abdalla (jawa pos, Minggu 3 maret 2002), kiranya baik, negara seperti Indonesia menganut sistem demokrasi dengan memfungsikan elemen-elemen teologis yang demokatis, disamping kultur demokrasi. Dan yang penting lagi, demokrasi yang dicita-citakan, ketika dikaitkan dengan Islam tidak bertentangan pada prinsip-prinsip bahkan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga pemahaman terhadap Islam itu sendiri tidak terkesan paradoks. Dan sebagai akhir dalam tanggapan ini, saya berharap semoga kajian ini lebih membuka wawasan umat tentang proses konsolidasi demokarsi di Indonesia.